Connect with us

Berita

Adian Napitupulu, Selamatkan Garuda Dengan PMN atau Investasi Pemerintah, Bukan Pinjaman Yang Tidak Ada Dasar

Published

on

Jakarta, Jarrakposkaltara.com | Politikus PDI-P yang juga Anggota DPR-RI Adian Napitupulu tiba-tiba dipanggil Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Istana pada Jum’at 12 juni 2020.

Dugaan pun menyeruak, bahwa pemanggilan Adian Napitupulu itu bermula dari kritik pedas yang dilontarkannya ke Menteri BUMN Erick Thohir.

Setelah dipanggil Jokowi ke Istana, Adian Napitupulu menuliskan surat terbuka soal pertemuannya dengan presiden yang Nanggroe.net terima pada Senin (15/6).

Berikut surat terbuka Adian Napitupulu:

Setelah pertemuan dengan Presiden kemarin, banyak sekali pendapat, pandangan komentar yang muncul. Ada yang positif, ada yang negatif. Selama semua pro kontra itu berbasis data dan argumentasi logis, lebih bagus lagi jika pro kontra itu punya muatan ilmiah, dengan demikian Demokrasi sungguh menjadi sangat indah. Tetapi Demokrasi akan kehilangan keindahannya jika pro kontra lahir dari dukungan berlebihan yang irasional maupun kebencian.

Ini salah satu dari sekitar 5 atau 6 materi pembicaraan saya dengan Presiden, khususnya terkait dengan BUMN.

Setelah ngobrol tentang kondisi terkini, situasi Nasional, Corona, Pertanahan, PHK di BUMN (Garuda, Aerofood dan INKA), Rencana penutupan sekitar 2000 kantor cabang Mandiri, UMKM dan beberapa hal lainnya, kemudian saya menyampaikan pada Presiden agar tidak mengambil opsi pemberian pinjaman Rp 8,5 Trilyun pada Garuda. Kenapa demikian? Karena menurut saya, pemberian pinjaman tidak ada dalam PP 23 tahun 2020. Artinya ketika negara memberi pinjaman pada Garuda maka pemberian pinjaman itu bisa melanggar PP 23 tahun 2020 dan tentunya juga melanggar UU induknya yaitu no 2 tahun 2020 Jika di paksakan maka Garuda mungkin bisa selamat, pemegang saham non Pemerintah bisa selamat tapi Presiden, posisinya bisa “tidak selamat.”

Begini penjelasannya, Dalam PP 23 tahun 2020 hanya ada empat pilihan bagi pemerintah untuk melakukan penggelontoran anggaran dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pertama, PENYERTAAN MODAL NEGARA. Kedua, PENEMPATAN DANA. Ketiga, INVESTASI PEMERINTAH. Ke empat, PENJAMINAN.

Bagaimana penjelasan ke empat hal itu dalam PP adalah sebagai berikut :

  1. PENYERTAAN MODAL NEGARA yang selanjutnya di singkat PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk di jadikan sebagai modal badan usaha milik negara dan / atau perseroan terbatas lainnya, dan di kelola secara korporasi.
  2. PENEMPATAN DANA adalah kegiatan yang di lakukan oleh pemerintah dengan menempatkan sejumlah dana pada bank umum tertentu dengan bunga tertentu.
  3. INVESTASI PEMERINTAH adalah penempatan sejumlah dana dan / atau asset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan / atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, social, dan / atau manfaat lainnya.
  4. PENJAMINAN adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban financial terjamin pada penerima jaminan.

Dari empat pilihan itu, maka secara peraturan yang ada, peluang membantu Garuda hanya dimungkinkan dalam bentuk PENYERTAAN MODAL NEGARA atau dalam bentuk INVESTASI PEMERINTAH. Tidak ada kemungkinan bantuan lain pada garuda selain kedua hal tersebut.

Yang mengherankan kenapa Kementrian BUMN juga Keuangan sepertinya menolak apa yang ada dalam PP padahal itu menguntungkan negara. Kementrian BUMN dan Keuangan sepertinya memaksa agar bentuk bantuan harus Dana Talangan berikut hari disebut Pinjaman / hutang.

Saya mencoba mencari apa dasar hukum yang membuat kementrian BUMN maupun Kementrian Keuangan merasa yakin bahwa pemberian pinjaman pada garuda itu di mungkinkan dan punya dasar hukum. Kalau hanya berdasarkan pada PP 23 tahun 2020 jelas Pinjaman tidak masuk satu dari 4 pilihan tersebut di atas.

Lalu mungkin tidak Pinjaman diberikan? Kalau sekedar bicara mungkin atau tidak mungkin tentu bisa membuka debat kusir yang sangat panjang. Nah untuk keluar dari perdebatan ada baiknya kita mencari dasar hukum dalam UU maupun PP maupun Peraturan Menteri yang bisa menjelaskan lebih jauh tentang yang terkait dengan Investasi Pemerintah dan Pinjaman.

Rujukan saya adalah UU no 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan *PP no 08 tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah serta Peraturan menteri keuangan Republik Indonesia no.190/PMK.05/2011 tentang sistem akuntansi investasi pemerintah.

Dari UU, PP hingga Permenkeu tersebut menurut saya sekali lagi sangat jelas bahwa bantuan yang bisa di berikan pada Garuda tetap tidak bisa di kategorikan pinjaman melainkan masuk kategori Investasi yang berupa pembelian saham, obligasi, surat utang atau investasi langsung sebagai tambahan modal. Di luar itu pilihan lainnya ya PMN (Penyertaan Modal Negara) dimana posisi Pemerintah adalah sebagai pemilik modal bukan sebatas pemberi pinjaman, tentunya dengan konsekuensi pemilik saham di luar pemerintah sahamnya akan terdelusi sementara komposisi saham Pemerintah semakin banyak, mungkin bisa naik dari 60 an % menjadi 75 % atau 90 % bahkan bisa lebih. Bila hal itu terjadi maka harusnya Menteri BUMN dan Keuangan bangga dan senang jika Saham Negara bisa bertambah banyak di Garuda jadi baiknya para Menteri berjuanglah untuk PMN atau INVESTASI PEMERINTAH bukan untuk Pinjaman yang berpotensi melanggar PP 23 /2020 dan UU 2 / 2020.

Bagaimana respon Presiden saat saya menyampaikan hal itu? Presiden tidak marah, tidak menunjukan wajah kesal, Presiden mendengar, sembari membuat cukup banyak catatan dan berbicara menegaskan beberapa hal yang di rasa perlu. Ketika pembicaraan telah berlangsung sekitar 60 hingga 70 menit dan seluruh percakapan telah selesai, saya pamit pada presiden dan Presiden berdiri lalu mengantar saya sampai ke pintu teras tempat Golf Car menjemput.

Lalu bagaimana jika Presiden mengambil keputusan lain yang berbeda dengan yang saya sampaikan? Menurut saya tugas saya adalah berbicara, mengingatkan, menyampaikan informasi. Bagaimana Presiden menggunakan dan menyikapi apa yang saya sampaikan, itu 100% hak Presiden.

Saya sebagai pendukung Jokowi dari saat ia maju sebagai Gubernur DKI, Pilpres 2014 maupun Pilpres 2019 memiliki kewajiban moral dan sejarah untuk menjaga agar Jokowi tidak terjerumus dalam peluang terjadinya pelanggaran terhadap PP 23/2020 dan UU.

Saya tidak perduli ada yang mau marah, kesal, ngebully, mengecam atau menyebar fitnah apapun. Bagi saya kepedulian tertinggi sebagai pendukung Jokowi, sebagi pemilih Jokowi, sebagai warga negara sebagai Rakyat Indonesia adalah memastikan uang negara untuk menyelamatkan negara dan Rakyat bukan untuk menyelamatkan saham swasta di Garuda.

Hormat Saya
Adian Napitupulu
Sekjen PENA 98

Editor: GR

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

KRITERIA USIA SISWI/A MENGHALANGI PERAN GENERASI LEBIH MUDA DALAM PEMBANGUNAN BANGSA

Published

on

By

[pl_row] [pl_col col=12] [pl_text]

Jakarta, Jarrakposkaltara.com.
Rabu ( 1/7/2020 ). Aturan kriteria usia proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) DKI Jakarta mendapat kritik dari Pakar komunikasi Emrus Sihombing, Emrus mengatakan Disadari atau tidak, kebijakan kriteria usia siswi/a saya pastikan menghalangi generasi lebih muda mengambil peran dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia.

Aturan kriteria usia proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) DKI Jakarta mendapat kritik, bahkan penolakan dari berbagai kalangan, terutama orang tua murid. Karena itu, menurut hemat saya, kebijakan tersebut sebaiknya dibatalkan atas keadilan pendidikan. Mengapa? Saya berpendapat, setidaknya ada empat hal belum maksimal dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta.

Pertama, kebijakan ini tampaknya tidak melalui kajian yang memadai karena masih banyak variabel pendidikan belum menjadi pertimbangan utama, misalnya semangat belajar siswi/a yang bervariasi.

Karena itu, sebaiknya dilakukan terlebih dahulu studi mendalam dan konprehensif dengan melibatkan para pemangku kepentingan, antara lain siswi/a, orang tua murid, pakar pendidikan, dan sebagainya.

Kedua, kebijakan ini bisa jadi tidak melalui sosialisasi yang intensif sehingga menimbulkan penolakan dari kalangan masyarakat yang merasa tidak memperoleh keadilan pendidikan atas kebijakan tersebut. Untuk itu, sebelum kebijakan diberlakukan, mutlak harus dilakukan sosialisasi yang memadai dengan manajemen komunikasi yang baik.

Ketiga, kriteria mengutamakan usia yang lebih tua tidak berkorelasi langsung dengan prestasi akademik siswi/a dalam proses belajar mengajar.

Selain berpotensi melanggar hak asasi manusia dalam memperoleh pendidikan, langsung atau tidak langsung tindakan ini menghalangi generasi yang lebih muda dan berprestasi mengambil peran membangun bangsa dan negara. Sementara setiap negara di dunia berpacu mendorong generasi muda tampil dalam persaingan global. Karena itu,
mengutamakan usia yang lebih tua sebagai kriteria penerimaan siswi/a dibatalkan saja.

Keempat, mengutamakan usia yang lebih tua sekaligus bukti bahwa Pemda DKI Jakarta belum berpihak penuh terhadap pembangunan sektor pendidikan. Jika alasan daya tampung sebagai salah satu dasar penentuan kriteria usia yang lebih tua didahulukan, itu tidak rasional. Gubernur DKI Jakarta harusnya mengedepankan pembiayaan pembangunan pendidikan daripada sektor lain.

Sebab sebagai contoh, biaya puluhan anggota TGUPP, tunjangan dan fasilitas Gubernur dan Wagub, serta Tunjangan Kenerja Daerah (TKD) PNS DKI Jakarta yang sangat fantastis per tahun itu, bisa dialokasikan ke sektor pendidikan. Jadi, keterbatasan daya tampung akan selalu dapat dituntaskan selama periode lima tahunan jabatan Gubernur. Bukan malah membuat kebijakan yang tidak produktif dalam rangka negara ini membangun sumber daya manusia (SDM) yang masa produktifnya lebih panjang.

Kebijakan Dinas Pendidikan DKIJakarta tersebut, menurut saya sebagai contoh kebijakan yang tidak mau berkeringat. Setiap ada masalah, diatasi dengan kebijakan dalam bentuk aturan atau pembatasan. Kalau begini, siapapun bisa jadi kepala daerah atau dinas. Harusnya, menyelesaikan setiap persoalan dengan tindakan program, dalam hal ini membangun sarana dan prasarana pendidikan.

Sumber. :
Emrus Sihombing
Direktur Eksekutif
Lembaga EmrusCorne

[/pl_text] [/pl_col] [/pl_row]
Continue Reading

Berita

Usulan perubahan IPDN menjadi Institusi Pendidikan Swasta tidak Berdasar Pada Kajian yang Jelas

Published

on

By

Bandung, JarrakposJabar.com.
Kamis ( 24/6 ). Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Demokrat Wahyu Sanjaya mengusulkan agar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dirubah dari sekolah kedinasan untuk dijadikan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta karena banyak menyerap pagu anggaran APBN milik Kemendagri tahun 2020 hingga sekitar Rp539 miliar serta Ia mengaku belum pernah mendengar berita baik tentang prestasi IPDN di bidang pendidikan.

“Saya rasa dengan jumlah pelamar yang membludak itu enggak ada yang keberatan juga kalau itu [IPDN] di swastakan,” kata Wahyu saat rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Komisi II DPR di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Rabu (24/6).

“Jadi kita lepaskan saja, karena bisa saja suatu saat bisa dapat BLU atau PNBP (penerimaan negara bukan pajak) dari sana,” kata dia.

Wahyu juga menilai para praja lulusan IPDN terkesan eksklusif dan diutamakan untuk bisa diterima sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS).

Padahal, kata dia, seleksi CPNS sendiri bersifat umum dan terbuka bagi semua warga negara. Baik sekolah kedinasan, perguruan tinggi negeri maupun swasta.

“Karena belum terasa manfaatnya,” ujar dia.

Pendapat anggota komisi II DPR RI ini tidak didasarkan pada kajian serta mengesampingkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Bahwa IPDN merupakan salah satu komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang melaksanakan tugas menyelenggarakan pendidikan tinggi kepamongprajaan. Sejalan dengan tugas dan fungsi melaksanakan pendidikan tinggi kepamongprajaan serta dengan mempertimbangkan tantangan, peluang dan pilihan-pilihan strategik yang akan dihadapi kedepan.

Kementerian Dalam Negeri secara tegas menolak usulan perubahan Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) menjadi lembaga swasta dengan pertimbangan salah satunya karena menyedot anggaran hingga Rp539 miliar.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar Baharudin bahwa usulan tersebut tendensius dan menuding pengusul gagasan itu sebagai orang yang tak mengerti sejarah pemerintahan Indonesia.

“Pernyataan tersebut adalah orang yang tak paham sejarah pemerintahan daerah Indonesia,” kata Bahtiar lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Kamis (25/6).

Ia menjelaskan saat Indonesia merdeka, birokrasi pemerintahan belum terbangun. Praja lulusan IPDN ( sekolah kepamongprajaan ), kata dia, yang berjasa membangun birokrasi tersebut hingga saat ini.

“Saya beri tahu pernyataan tersebut melukai kehormatan para pamong praja dan purna bakti pamong praja telah tulus mengabdi kepada negara ini,” ujarnya

Wahyu juga mengesampingkan fakta bahwa penerimaan Siswa IPDN juga melalui proses terbuka dan transparan seperti penerimaan PNS dari jalur umum, penempatan jabatan untuk PNS pusat dan Daerah menjadi kewenangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Instansi masing masing berdasar pertimbangan kinerja atau pertimbangan lainya serta prosesnya sama dengan PNS dari jalur umum tidak dibeda bedakan.

Editor. : Ari

Continue Reading

Berita

LPPM STIE Ganesha Turba ke Masyarakat Ditengah New Normal

Published

on

By

Jakarta, Jarrakposkaltara.com – Rabu, (17/06/2020) Sebagai betuk perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ganesha hadir dan turun ke bawah (TURBA) menemui masyarakat.

Wujud kehadiran di masyarakat saat situsi pandemi Covid 19, LPPM STIE Ganesha menggelar kegiatan Bhakti Sosial berupa penyuluhan kesehatan dan ekonomi serta  bantuan santunan warga terdampak Covid 19 di lingkungan RW 07 Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. 

Kegiatan Bhakti Sosial LPPM STIE Ganesha bertemakan Menumbuhkan Kreatifitas Ekonomi Dalam Situasi Pandemi Covid 19 Jelang New Normal, dilepas oleh Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan  Graha (YPPG) Bapak Dr. Alimuddin Murtala di Kampus STIE Ganesha Ciputat, Minggu, (14/06/2020)

Ketua Dewan Pembina Yayasan STIE Ganesha Jakarta, Dr. Alimuddin Murtala, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Untuk itu, Tri Dharma Perguran Tinggi adalah tanggung jawab semua elemen yang terdapat di Perguruan Tinggi. Bukan hanya mahasiswa, melainkan dosen, dan berbagai civitas akademika yang terlibat.

Salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat, sehingga kampus tidak menjadi menara gading yang jauh dari masyarakat sekitar, Ujar Alimuddin.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIE Ganesha, dalam bentuk melakukan kegiatan Bhakti Sosial di Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat. Apalagi dalam suasana pendemi ini, kagiatan ini adalah bentuk peranan perguruan tinggi memberikan hasil penelitiannya agar bisa diaplikasikan kepada masyarakat, Sambung Alimuddin.

Kegiatan Bhakti Sosial yang diikuti segenap pengurus LPPM dan dosen STIE Ganesha, rutin dilaksanakan sekali tiap semester, namun mengingat situasi seperti ini dan banyak nya warga STIE Ganesha, maka direncanakan tiap bulan sekali dengan lokasi dan PIC yang berbeda.

Salah satu panitia Bhaksos LPPM STIE Ganesha, Dr. Adhy Firdaus, MM, Adhi menyatakan lokasi diplihnya tersebut,  karena merupakan daerah terdampak pandemi Covid 19 di Jakata yang sangat membutuhkan perhatian dan dukungan.

RW 07 Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat sangat terpukul dampak Corona, sehingga perlu diberikan stimulus kreatifitas warga menghadapi dampak ekonominya ungkap Dr. Adhy Firdaus, MM yang juga Mantan Ketua BPD HIPMI Jabar ini.

Adhy menambahkan maksud dan tujuan acara ini sebagai bukti konkret kepedulian insan akademisi terhadap lingkungan. selain itu bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pengabdian masyarakat.

Wartawan : AS

Editor : Ary

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 Jarrakposkaltara.com