Connect with us

Berita

UNGKAP PENYELEWENGAN DANA CORONA, BALADHIKA ADHYAKSA APRESIASI KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT

Published

on

Pontianak|jarrakposkaltara.com|Ketua umum Baladhika Adhyaksa Yunan Buwana dalam siaran persnya yang disampaikan indofakta menyatakan apresiasinya kepada Kepala Kejaksaan Kalimantan Barat beserta jajarannya yang telah melakukan penyidikan atas dugaan penyimpangan bantuan dana corona untuk masyarakat yang tidak mampu.

Hal yang sangat tidak terpuji dilakukan oleh para oknum pejabat yang diduga telah menyelewengkan dana bantuan untuk masyarakat tidak mampu berapapun nilainya tentunya hal tersebut mencerminkan “mereka para oknum menari diatas kesulitan rakyat miskin” ujarnya

Sekali lagi kami apresiasi Bapak Jaya Kesuma Kajati Kalbar dan jajarannya hal ini membuktikan bahwa Kejaksaan RI berkomitmen untuk mengawal dana corona agar tidak diselewengkan sesuai perintah Jaksa Agung RI, tandas Yunan

Sebagaimana di beritakan tribun pontianak bahwa
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar memeriksa sekitar 8 Pegawai Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat terkait penyelidikan dugaan adanya penyelewengan bantuan sosial (bansos) untuk penanganan Covid-19

Konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalbar Jaya Kesuma didampingi Asintel Chandara Yahya Wello dan Kasi Penyidikan Pidsus M Nursaitias di Kantor Kejati Kalbar, Selasa (26/5/2020).

“Terduga dua pejabat Kementerian Perhubungan itu statusnya masih berstatuskan saksi yakni berinisial D dan B, yang tak lain adalah Kepala Satuan Kerja (Kasatker) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),” katanya.

Setidaknya ada 5-6 orang yang juga diperiksa sebagai saksi, kita juga mengindikasikan ada perusahaan yang mendapatkan penunjukan langsung hanya dipinjam benderanya untuk mendapatkan fee dari kegiatan ini,” tambahnya

Lebih lanjut, untuk nilai kerugian yang untuk sementara yang di temukan yakni dengan nilai Rp 177 juta itu, dan diduga bantuan sosial ini tidak diserahkan 100 persen kepada masyarakat terdampak Covid-19.‎

“Nilainya kecil, tapi bukan masalahnya nilai, cuma rasanya menyentuh sekali terkait bantuan itu yang harusnya sampai ke masyarakat,” katanya.

Kepala Kejati Kalbar, Jaya Kesuma mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan pendalaman kasus ini dan tidak menutup kemungkinan ada kasus lain juga.

Ia juga menuturkan terungkapnya kasus ini berawal dari penyelidikan Kejaksaan di beberapa instansi.

“Kami melakukan penelitian beberapa tempat dan di satker bersangkutan ternyata ada kejanggalan, dan bantuan tidak 100 persen diserahkan kepada masyarakat di Rasau Jaya, Kubu Raya,” ungkapnya

Bantuan paket sambako dengan nilai Rp 250-300 ribu per paket itu, rencananya akan dibagikan kepada masyarakat di Desa Rasau Jaya, Kubu Raya

Wartawan : Effendi

Editor : A|J|R

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

KRITERIA USIA SISWI/A MENGHALANGI PERAN GENERASI LEBIH MUDA DALAM PEMBANGUNAN BANGSA

Published

on

By

[pl_row] [pl_col col=12] [pl_text]

Jakarta, Jarrakposkaltara.com.
Rabu ( 1/7/2020 ). Aturan kriteria usia proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) DKI Jakarta mendapat kritik dari Pakar komunikasi Emrus Sihombing, Emrus mengatakan Disadari atau tidak, kebijakan kriteria usia siswi/a saya pastikan menghalangi generasi lebih muda mengambil peran dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia.

Aturan kriteria usia proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) DKI Jakarta mendapat kritik, bahkan penolakan dari berbagai kalangan, terutama orang tua murid. Karena itu, menurut hemat saya, kebijakan tersebut sebaiknya dibatalkan atas keadilan pendidikan. Mengapa? Saya berpendapat, setidaknya ada empat hal belum maksimal dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta.

Pertama, kebijakan ini tampaknya tidak melalui kajian yang memadai karena masih banyak variabel pendidikan belum menjadi pertimbangan utama, misalnya semangat belajar siswi/a yang bervariasi.

Karena itu, sebaiknya dilakukan terlebih dahulu studi mendalam dan konprehensif dengan melibatkan para pemangku kepentingan, antara lain siswi/a, orang tua murid, pakar pendidikan, dan sebagainya.

Kedua, kebijakan ini bisa jadi tidak melalui sosialisasi yang intensif sehingga menimbulkan penolakan dari kalangan masyarakat yang merasa tidak memperoleh keadilan pendidikan atas kebijakan tersebut. Untuk itu, sebelum kebijakan diberlakukan, mutlak harus dilakukan sosialisasi yang memadai dengan manajemen komunikasi yang baik.

Ketiga, kriteria mengutamakan usia yang lebih tua tidak berkorelasi langsung dengan prestasi akademik siswi/a dalam proses belajar mengajar.

Selain berpotensi melanggar hak asasi manusia dalam memperoleh pendidikan, langsung atau tidak langsung tindakan ini menghalangi generasi yang lebih muda dan berprestasi mengambil peran membangun bangsa dan negara. Sementara setiap negara di dunia berpacu mendorong generasi muda tampil dalam persaingan global. Karena itu,
mengutamakan usia yang lebih tua sebagai kriteria penerimaan siswi/a dibatalkan saja.

Keempat, mengutamakan usia yang lebih tua sekaligus bukti bahwa Pemda DKI Jakarta belum berpihak penuh terhadap pembangunan sektor pendidikan. Jika alasan daya tampung sebagai salah satu dasar penentuan kriteria usia yang lebih tua didahulukan, itu tidak rasional. Gubernur DKI Jakarta harusnya mengedepankan pembiayaan pembangunan pendidikan daripada sektor lain.

Sebab sebagai contoh, biaya puluhan anggota TGUPP, tunjangan dan fasilitas Gubernur dan Wagub, serta Tunjangan Kenerja Daerah (TKD) PNS DKI Jakarta yang sangat fantastis per tahun itu, bisa dialokasikan ke sektor pendidikan. Jadi, keterbatasan daya tampung akan selalu dapat dituntaskan selama periode lima tahunan jabatan Gubernur. Bukan malah membuat kebijakan yang tidak produktif dalam rangka negara ini membangun sumber daya manusia (SDM) yang masa produktifnya lebih panjang.

Kebijakan Dinas Pendidikan DKIJakarta tersebut, menurut saya sebagai contoh kebijakan yang tidak mau berkeringat. Setiap ada masalah, diatasi dengan kebijakan dalam bentuk aturan atau pembatasan. Kalau begini, siapapun bisa jadi kepala daerah atau dinas. Harusnya, menyelesaikan setiap persoalan dengan tindakan program, dalam hal ini membangun sarana dan prasarana pendidikan.

Sumber. :
Emrus Sihombing
Direktur Eksekutif
Lembaga EmrusCorne

[/pl_text] [/pl_col] [/pl_row]
Continue Reading

Berita

Usulan perubahan IPDN menjadi Institusi Pendidikan Swasta tidak Berdasar Pada Kajian yang Jelas

Published

on

By

Bandung, JarrakposJabar.com.
Kamis ( 24/6 ). Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Demokrat Wahyu Sanjaya mengusulkan agar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dirubah dari sekolah kedinasan untuk dijadikan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta karena banyak menyerap pagu anggaran APBN milik Kemendagri tahun 2020 hingga sekitar Rp539 miliar serta Ia mengaku belum pernah mendengar berita baik tentang prestasi IPDN di bidang pendidikan.

“Saya rasa dengan jumlah pelamar yang membludak itu enggak ada yang keberatan juga kalau itu [IPDN] di swastakan,” kata Wahyu saat rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Komisi II DPR di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Rabu (24/6).

“Jadi kita lepaskan saja, karena bisa saja suatu saat bisa dapat BLU atau PNBP (penerimaan negara bukan pajak) dari sana,” kata dia.

Wahyu juga menilai para praja lulusan IPDN terkesan eksklusif dan diutamakan untuk bisa diterima sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS).

Padahal, kata dia, seleksi CPNS sendiri bersifat umum dan terbuka bagi semua warga negara. Baik sekolah kedinasan, perguruan tinggi negeri maupun swasta.

“Karena belum terasa manfaatnya,” ujar dia.

Pendapat anggota komisi II DPR RI ini tidak didasarkan pada kajian serta mengesampingkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Bahwa IPDN merupakan salah satu komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang melaksanakan tugas menyelenggarakan pendidikan tinggi kepamongprajaan. Sejalan dengan tugas dan fungsi melaksanakan pendidikan tinggi kepamongprajaan serta dengan mempertimbangkan tantangan, peluang dan pilihan-pilihan strategik yang akan dihadapi kedepan.

Kementerian Dalam Negeri secara tegas menolak usulan perubahan Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) menjadi lembaga swasta dengan pertimbangan salah satunya karena menyedot anggaran hingga Rp539 miliar.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar Baharudin bahwa usulan tersebut tendensius dan menuding pengusul gagasan itu sebagai orang yang tak mengerti sejarah pemerintahan Indonesia.

“Pernyataan tersebut adalah orang yang tak paham sejarah pemerintahan daerah Indonesia,” kata Bahtiar lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Kamis (25/6).

Ia menjelaskan saat Indonesia merdeka, birokrasi pemerintahan belum terbangun. Praja lulusan IPDN ( sekolah kepamongprajaan ), kata dia, yang berjasa membangun birokrasi tersebut hingga saat ini.

“Saya beri tahu pernyataan tersebut melukai kehormatan para pamong praja dan purna bakti pamong praja telah tulus mengabdi kepada negara ini,” ujarnya

Wahyu juga mengesampingkan fakta bahwa penerimaan Siswa IPDN juga melalui proses terbuka dan transparan seperti penerimaan PNS dari jalur umum, penempatan jabatan untuk PNS pusat dan Daerah menjadi kewenangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Instansi masing masing berdasar pertimbangan kinerja atau pertimbangan lainya serta prosesnya sama dengan PNS dari jalur umum tidak dibeda bedakan.

Editor. : Ari

Continue Reading

Berita

LPPM STIE Ganesha Turba ke Masyarakat Ditengah New Normal

Published

on

By

Jakarta, Jarrakposkaltara.com – Rabu, (17/06/2020) Sebagai betuk perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ganesha hadir dan turun ke bawah (TURBA) menemui masyarakat.

Wujud kehadiran di masyarakat saat situsi pandemi Covid 19, LPPM STIE Ganesha menggelar kegiatan Bhakti Sosial berupa penyuluhan kesehatan dan ekonomi serta  bantuan santunan warga terdampak Covid 19 di lingkungan RW 07 Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. 

Kegiatan Bhakti Sosial LPPM STIE Ganesha bertemakan Menumbuhkan Kreatifitas Ekonomi Dalam Situasi Pandemi Covid 19 Jelang New Normal, dilepas oleh Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan  Graha (YPPG) Bapak Dr. Alimuddin Murtala di Kampus STIE Ganesha Ciputat, Minggu, (14/06/2020)

Ketua Dewan Pembina Yayasan STIE Ganesha Jakarta, Dr. Alimuddin Murtala, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Untuk itu, Tri Dharma Perguran Tinggi adalah tanggung jawab semua elemen yang terdapat di Perguruan Tinggi. Bukan hanya mahasiswa, melainkan dosen, dan berbagai civitas akademika yang terlibat.

Salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat, sehingga kampus tidak menjadi menara gading yang jauh dari masyarakat sekitar, Ujar Alimuddin.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIE Ganesha, dalam bentuk melakukan kegiatan Bhakti Sosial di Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat. Apalagi dalam suasana pendemi ini, kagiatan ini adalah bentuk peranan perguruan tinggi memberikan hasil penelitiannya agar bisa diaplikasikan kepada masyarakat, Sambung Alimuddin.

Kegiatan Bhakti Sosial yang diikuti segenap pengurus LPPM dan dosen STIE Ganesha, rutin dilaksanakan sekali tiap semester, namun mengingat situasi seperti ini dan banyak nya warga STIE Ganesha, maka direncanakan tiap bulan sekali dengan lokasi dan PIC yang berbeda.

Salah satu panitia Bhaksos LPPM STIE Ganesha, Dr. Adhy Firdaus, MM, Adhi menyatakan lokasi diplihnya tersebut,  karena merupakan daerah terdampak pandemi Covid 19 di Jakata yang sangat membutuhkan perhatian dan dukungan.

RW 07 Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat sangat terpukul dampak Corona, sehingga perlu diberikan stimulus kreatifitas warga menghadapi dampak ekonominya ungkap Dr. Adhy Firdaus, MM yang juga Mantan Ketua BPD HIPMI Jabar ini.

Adhy menambahkan maksud dan tujuan acara ini sebagai bukti konkret kepedulian insan akademisi terhadap lingkungan. selain itu bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pengabdian masyarakat.

Wartawan : AS

Editor : Ary

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 Jarrakposkaltara.com