BeritaNasional

Dimana Keadilan Pemerintah Dengan Warga Binaan Yang Sudah Lansia

Jarrakposkaltra.com | Bandung, Jero Wacik Mantan Menteri dua kali yaitu Mentri Pariwisata dan ESDM saat ini terbaring sakit di Rumah sakit Santo Borromeus Bandung di Jl. Ir. H. Juanda No. 100 Lebak Gede kecamatan Coblong Kota Bandung. Penyakit bawaan yang dideritanya selama menjalani masa tahanan diantaranya astma dan sakit Jantung yang sudah lama diidapnya tiba-tiba kambuh pada hari selasa malam (19/5) 2020.

Bapak Jero Wacik sekarang sedang terbaring sakit Serangan Jantung pada hari Selasa malam kemarin. Padahal saat itu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung Jawa barat. Dan perlu diketahui di wilayah Bandung sendiri sedang dilanda wabah Corona.

Beberapa orang warga binaan yang sehat tapi sudah berusia tua atau lebih dari 60 tahun. Pihak lembaga pemasyarakatan Lapas kelas I Sukamiskin Bandung Jawa barat sudah melakukan tindakan antisipasi penyebaran Corona dengan melakukan uji tes Rapid swab tes dan dengan hasil negatif. Mengingat Bandung Jawa barat juga merupakan masih dalam zona merah penyebaran Corona.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa Bapak Jero Wacik tidak dirumahkan juga padahal sedang dalam keadaan sakit mengingat beliau adalah seorang kewiranegaraan dan sudah banyak mendapat kan bintang penghargaan dari presiden berupa penghargaan bintang maha putra. Beliau juga sudah menjalankan Masa pidana selama 4 tahun lebih sejak ditahan pada tahun 2016 lalu. Kerugian negara sudah di bayarkan. Dan usianya sudah mencapai 71 tahun dengan penyakit penyerta dan bawaan yang sangat rentan tertular Corona.

Mantan seorang menteri dua kali yaitu Mentri Pariwisata dan Menteri ESDM walaupun dalam keadaan wabah seperti saat ini tidak dipulangkan mungkin dikarenakan Menteri ESDM RI 2011-2014 adalah sebagai tahanan tidak pidana korupsi, yang prosedur pembebasan bersyaratnya harus memenuhi Peraturan Pemerintah (PP) 99/2012.

Permasalahan hukum dan kemanusiaan timbul saat ini, apakah demi patuh aturan hukum harus mengorbankan jiwa manusia dan melanggar hak asasi manusia? Tindakan diskriminatif pihak Lapas dalam menangani Jero Wacik melanggar hak asasi manusia.

Corona, tidak mengenal PP 99/2012, dan demi kemanusiaan, PP 99/2012 tentang syarat tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan yang mengatur mengenai remisi harus dikesampingkan.

Saat ini penyebaran virus Corona sudah sangat cepat di dalam penjara seperti yang sudah terjadi diberbagai lapas dan rutan, sehingga tidak ada jalan lain kecuali menempatkan Bapak Jero Wacik untuk isolasi mandiri di rumah tempat tinggalnya.

Jika Pemerintah dalam menyikapi permasalahan para narapidana korupsi dalam wabah Corona ini khususnya untuk kasus Jero Wacik selalu merujuk PP 99/2012, maka sudah dipastikan PP 99/2012 ini dalam penerapannya sudah melanggar hak asasi manusia yang diatur secara universal yang diakui oleh PBB dan telah diakomodir didalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan yang tersurat di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam aturan lainnya pada Keputusan Presiden (Keppres) Kegawatan Kesehatan Masyarakat, seharusnya Bapak Jero Wacik dievakuasi seperti narapidana lansia lainnya untuk mencegah tertularnya Corona di dalam Penjara.
Penyebaran virus corona sendiri dapat digolongkan sebagi bencana non alam. (Pasal 1 angka 3 UU Penanggulangan Bencana berbunyi

Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Dalam hal ini penyebaran virus corona termasuk bencana nonalam berupa epidemi atau wabah penyakit.
Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan empat aspek meliputi. ( Pasal 31 UU Penanggulangan Bencana). sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat : Kelestarian lingkungan hidup, Kemanfaatan dan efektivitas; dan Lingkup luas wilayah.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemerintah dapat. ( Pasal 32 ayat (1) UU Penanggulangan Bencana) Menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau
mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan adanya Pandemik wabah virus Covid-19 dapat dikaitkan dengan tahap-tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. (Pasal 33 UU Penanggulangan Bencana). Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi: Pasal 48 UU Penanggulangan Bencana pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar pelindungan terhadap kelompok rentan; dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan skala bencana.

Untuk skala nasional dilakukan oleh presiden skala provinsi dilakukan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota dalam Pasal 51 UU Penanggulangan Bencana Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (“BNPB”) dan badan penanggulangan bencana daerah mempunyai kemudahan akses yang meliputi Pasal 50 ayat (1) UU Penanggulangan Bencana Pengerahan sumber daya manusia, pengerahan peralatan, pengerahan logistik, imigrasi, cukai, dan karantina, perizinan, pengadaan barang/jasa, pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang, penyelamatan; dan komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.

Dengan demikian, dapat dikatakan penetapan status keadaan darurat bencana merupakan salah satu unsur dalam proses penanggulangan bencana.

Asas-asas yang menjadi landasan dalam pembentukan norma dalam melakukan penggantian UU Wabah Tahun 1984, adalah sebagaimana dirumuskan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, antara lain:

  1. Kemanusiaan; termanifestasi dalam penanggulangan penyakit menular sehingga undang-undang ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
  2. Keadilan; bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan wabah penyakit menular harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
  3. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan penyakit menular tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, seperti agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
  4. Keseimbangan, keselarasan, dan keserasian; keseimbangan artinya bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan penyakit menular mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.
    Keselarasan materi muatan ketentuan dalam penanggulangan penyakit menular mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan. Keserasian Bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan penyakit menular mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.
  5. Ketertiban dan kepastian hukum; bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan penyakit menular harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
  6. Kebersamaan; bahwa penanggulangan penyakit menular pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.
  7. Kelestarian lingkungan hidup; dan bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan penyakit menular mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.
  8. Ilmu pengetahuan dan teknologi, bahwa dalam penanggulangan penyakit menular harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan penyakit menular, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi penyebaran penyakit, maupun pada tahap pascapenyebaran/pasca penyembuhan.
    Beberapa prinsip dalam menyusun RUU tentang Wabah, yaitu:
  9. Cepat dan tepat; bahwa dalam penanggulangan penyakit menular harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.
  10. Prioritas; bahwa apabila terjadi penyakit menular, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.
  11. Koordinasi dan keterpaduan; bahwa penanggulangan wabah penyakit menular didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. Keterpaduan bahwa penanggulangan wabah penyakit menular dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.
  12. Berdaya guna dan berhasil guna; bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan. Berhasil guna bahwa kegiatan penanggulangan wabah penyakit menular harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.
  13. Transparansi dan akuntabilitas; transparansi bahwa penanggulangan wabah penyakit menular dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas adalah bahwa penanggulangan wabah penyakit menular dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.
  14. Kemitraan, bahwa terkait dengan wabah penyakit diperlukan kerjasama dalam hal sumber informasi, upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan/ penanganan. Kerjasama dilakukan oleh berbagai pihak meliputi lembaga kesehatan, pendidikan, keagamaan, LSM, militer, polisi, profesi, sosial, pramuka, perusahaan, kedutaan besar, serta media cetak dan elektronika.
  15. Pemberdayaan; upaya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan lembaga kesehatan dalam pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan/penanganan wabah.
  16. Nondiskriminatif bahwa negara dalam penanggulangan wabah penyakit menular tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.
  17. Nonproletisi bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat wabah penyakit, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat pertolongan korban
    Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang- Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia menjadi salah satu dasar hukum berbagai ketentuan yang mengatur tentang hak dalam pelayanan kesehatan, Pasal 1 butir 1 berbunyi sebagai berikut : ”Hak azasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekatnya dan keberadaan manusia sebagai makluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.
    Selanjutnya pada butir 2 disebutkan bahwa
    ”Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia”.Ketentuan lebih jelas termuat pada Pasal 9 undang-undang ini yang menyebutkan bahwa:
    (1). ”Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;
    (2). Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin;
    (3). Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.
    Dari rumusan asal-pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa hak hidup sehat jasmani dan rohani, terbebas dari penyakit dan ancaman penyakit merupakan hak dasar yang harus dipenuhi.
    Penanggulangan Wabah adalah upaya-upaya dalam pemberantasan wabah yang meliputi kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan/atau rehabilitatif serta upaya pencegahan penyebaran wabah antar daerah dan/atau pemberantasan wabah di dalam lingkungan baik di lingkungan luar ataupun dalam lembaga pemasyarakatan dan Rutan.

Editor: GR

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close