BeritaKesehatanUncategorized

Karena Terganjal PP 99 Apakah Pemerintah Tanggung Jawab Terhadap Narapidana Yang Terkena Virus Corona?

 www.Jarrakposkaltara.com – Pendapat Romli Atmasasmita Pakar Hukum Pidana, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjajaran Bandung bahwa Pendemi virus corona menjadi hal menakutkan Untuk situasi darurat kesehatan di setiap Negara. Dalam darurat seperti ini Yang diutamakan adalah keselamatan warga negara, pemerintah juga jangan memilih-milih status narapidana yang akan bebaskan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Syarat pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatur mengenai pemberian remisi harus dikesampingkan dahulu. Karena PP ini mengatur bahwa pemerintah tidak memberlakukan pemberian remisi melalui program asimilasi dan integrasi kepada narapidana kasus Narkotika, Korupsi dan Teroris. Karena warga binaan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pembebasan agar terhindar dari penyakit menular.

Sedangkan penyebaran virus corona tidak memandang siapa pun, di lingkungan penjara virus ini juga berpeluang terserang dan menyebar. Jika sudah ada kejadian narapidana yang terkena virus korona siapa yang akan bertanggung jawab?. Apakah pemerintah yang akan menanggung semua konsekuensinya?.

Menurut Romli bagi para narapida terutama yang sudah sepuh apalagi memiliki penyakit penyerta yang paling aman adalah di rumah masing-masing, bukan di dalam penjara.

Pada Tahun 2018 menurut data Kemenkumham, jumlah narapidana di seluruh Indonesia mencapai 248.690 orang. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menahan penyebaran dan penularan wabah virus korona adalah dengan membebaskan 30.000 dari 248.690 total narapidana yang tersebar di seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia dan hanya berkurang 1/8.

Sebelumnya PBB meminta agar seluruh tahanan dibebaskan karena penjara berpotensi menjadi tempat penyebaran dan penularan korona, yang berisiko bagi penghuni penjara. (https://www.france24.com/en/20200325-un-urges-prisoner-releases-to-stem-spread-of-coronavirus).

Semua negara-negara telah membebaskan para narapidana mematuhi peringatan PBB. Sementara Indonesia hanya membebaskan 1/8 dari total narapidana yang masih mendekam di penjara. Apakah dari pengurangan 30.000 penghuni penjara akan memenuhi physical distancing seperti yang setiap hari diserukan WHO, Presiden Jokowi dan seluruh jajaran menteri?

Buruknya kebersihan dalam penjara menjadikan sangat rentan bagi penghuni di tengah wabah korona yang cepat menyebar dan menular seperti saat ini. Tentu, karena penjara bukan menjadi prioritas untuk kebersihan dan terabaikan.

Jika satu kamar di rutan (rumah tahanan) atau LP (lembaga pemasyarakatan) berisi 20 orang, dengan pengurangan 1/8 maka satu kamar tahanan akan berkurang 3 orang saja. Jadi, penghuni pada kamar tahanan yang berukuran 4×5 meter akan berkurang dari 20 menjadi 17 orang. Bisa dibayangkan bagaimana physical distancing harus dilakukan.

Sebagian besar kamar tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup. Sudah sebulan penghuni dilarang keluar blok. Keadaan ini menyebabkan para penghuni diserang penyakit paru-paru karena lembab. Dengan, ransum makan yang kurang memadai dan kurangnya gizi dan protein, sudah pasti akan menurunkan daya tahan tubuh yang berdampak merusak imunitas. Dalam keadaan wabah seperti saat ini sudah jelas penjara tetap akan menjadi tempat ledakan baru wabah korona.

PHEOC (Health Emergency Operations Center) Kementerian Kesehatan bentukan WHO telah melakukan skrining terhadap 11.460 masyarakat umum, ternyata ditemukan  2.491 kasus positif korona atau secara kasar kira kira 20%. (https://infeksiemerging.kemkes.go.id/). Angka yang cukup tinggi meskipun dengan perhitungan kasar.

Para narapidana yang masih muda mungkin asimptomatik. Tapi di Rutan Pondok Bambu, sudah sempat ada 2 orang sakit dan langsung diisolasi. Belum diketahui apakah pernah ada pemeriksaan pada kedua orang tersebut, apakah positif korona atau tidak.

Ketika terjadi kasus pertama narapidana sakit dengan gejala mirip korona, petugas segera menelpon call center/hotline 112. Karena katanya pasien akan segera dijemput  dan diperiksa. Namun petugas 112 yang menjawab tidak sesuai dengan janji. Dia menjawab harus antri menunggu penjemputan. Ketika ditanya antrian nomor berapa, dijawab tidak tahu sambil tidak peduli. Akhirnya  tidak ada petugas yang menjemput dan memeriksa pasien tersebut sampai saat ini. Sekarang di Rutan Pondok Bambu sudah dua orang diisolasi karena sakit.

Bagaimana dengan narapidana yang dimasukan kategori high risk (berisiko tinggi) tertular dan bisa fatal karena korona? Beberapa orang yang tersisa, tidak dibebaskan karena PP No.99/2012 sudah berusia di atas 60 tahun. Itu usia yang ipatok berisiko oleh WHO. Sebagian besar memiliki penyakit penyerta seperti, diabetes, stroke, jantung, asma, hipertensi, paru dan kemungkinan kanker.

Siapakah yang harus bertanggung jawab kalau mereka tertular dan berakibat fatal?Jangan sampai nanti kepala LP dan rutan yang akan menjadi kambing hitam dari kebijakan yang tidak tepat, sehingga harus berhadapan dengan pengadilan.

Perlu diingat, dalam Undang-undang dinyatakan dalam keadaan wabah pandemi seperti saat ini, pemerintah bertanggung jawab atas keselamatan rakyatnya, tidak ada pengecualian terhadap yang ada di dalam penjara. Artinya keselamatan rakyat termasuk yang di dalam penjara menjadi tanggung jawab pemerintah untuk diselamatkan dari kesakitan dan kematian.

Berdasarkan undang-undang, negara berhak menghukum, akan tetapi negara juga bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan, keamanan dan kebutuhan pokok hidup sehari-hari. Hak-hak narapidana tersebut juga dilindungi dalam Standards Minimum Rules For The Treatment of Offenders and Prisoners yang diterbitkan oleh PBB pada 1955, yang telah diadopsi dalam UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta dijamin dalam UUD 45 dan perubahannya.

Sampai saat ini belum ada skrining atas para narapidana yang tersisa dalam penjara di seluruh Indonesia. Sehingga satu orang saja terpapar, ledakan wabah pasti tiba. opini yang diungkapkan Romli Atmasasmita Pakar Hukum Pidana, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjajaran Bandung di Media Indonesia15 April 2020, 22:05 WIB.

Editor : IS

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close